Tragedi Kebakaran Hutan Mulai Makan Korban, Kenapa Kembali Terulang?

Sudah dua pekan warga Singkawang, Kalimantan Barat merasakan kabut asap akibat kebakaran hutan di wilayah Bengkayang. Kondisi ini dirasakan semakin parah tiga hari belakangan.


"Saya bangun tidur pagi, mata saya langsung perih. Selain itu jika buka jendela, asap masuk ke rumah semua," ujar Frino Bariacianur Barus kepada Liputan6.com saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/9/2019).

Pria kelahiran 42 tahun lalu itu menuturkan, kabut asap terasa sangat tebal pada pagi hari. Kala siang dan sore menjelang, kabut asap mulai berkurang lantaran terhembus angin.


"Aktivitas warga di dalam rumah, sekolah diliburkan, tidak tahu sampai kapan sekolah mereka diliburkan. Warga juga pakai masker saat keluar," ujar dia.


Wilayah Kalimantan Barat saat ini dikepung titik api (hotspot). Dari pantauan situs https://fires.globalforestwatch.org/map/, titik api seluruh Indonesia dari 1 Agustus sampai 14 September 2019 mencapai 151.862 titik.


Titik api terbanyak tingkat provinsi berada di Kalimantan Tengah. Sedangkan tingkat Kabupaten, dirasakan masyarakat Ketapang, Kalimantan Barat.

Infografis Kebakaran Hutan dan Bencana Kabut Asap di Indonesia. (Liputan6.com/Triyasni)

Merespons kondisi ini, Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan, pemerintah sudah melakukan semua upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Namun karena musim kering, perlu investarisasi terkait kekurangan di lapangan.


"BMKG menyampaikan kemarau masih kurang lebih satu atau dua bulan lagi, tentunya kita putuskan melengkapi kekurangan-kekurangan itu," ujar Wiranto kepada wartawan, Senin (16/9/2019).
Wiranto menegaskan, pemerintah bergerak cepat mengatasi masalah kebakaran hutan ini. Kondisi darurat tersebut akan ditangani secara sistematis dan dengan dukungan yang memadai. "Kalau tidak, tentu kita akan kedodoran," ujarnya.


Untuk menangani kebakaran ini, TNI dilibatkan dengan menerjunkan pesawat untuk hujan buatan. Ada sekitar 52 helikopter yang dikerahkan.

Helikopter BNPB bersiap memadamkan api di kebakaran hutan. (Dokumentasi BNPB)

"Itu dari pemerintah, menyewa, dari para pemilik perkebunan besar. Semuanya sudah kita minta untuk berpartisipasi," ungkap Wiranto.


Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai, kebakaran hutan ini tak lepas dari adanya fenomena El Nino. Hal itu diperparah dengan kebakaran di Australia yang arah anginnya dari Tenggara menuju Barat Laut.

"Nah sehingga udara kering dari Malaysia menambah potensi kebakaran ini. Karena di Indonesia betul-betul sedang kering, membuat bio massa atau hutan-hutan kita kondisinya cukup kering," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman di Taman Mini, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Seorang anak mengenakan masker untuk meminimalisir dampak kabut asap. (Dokumentasi BPNB)

Untuk jumlah hotspot, KLHK mencatat Kaltim ada sekitar 80 hotspot. Kalteng 600-700 hotspot, Jambi lebih banyak jumlahnya sedangkan Riau mencapai 200-300 hotspot.


"Sekarang yang cukup besar kebakarannya itu di Riau, di Kalbar sudah mulai menurun, yang masih tinggi ini di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu kita perlu waspada di sana," ujar Ruandha.
KLHK menilai kebakaran hutan terjadi akibat faktor manusia. Masih ada cara-cara pembukaan lahan korporasi yang menggunakan tenaga masyarakat. Dan ada pula yang dilakukan masyarakat, karena cara menanam mereka yang masih konvensional.


Pada bagian ini, pemerintah dan pemda akan membina masyarakat agar tidak membakar lahan saat ingin bercocok tanam. Misalnya jerami-jerami tidak dibakar namun diubah jadi kompos atau pupuk.

---

Efek 'Damai' dengan Investasi?

Petugas pemadam kebakaran memadamkan lahan yang terbakar di Jambi. (Bangun Santoso/Liputan6.com)

Sementara itu, Polri mengaku fokus dalam penegakan hukum terhadap mereka yang terbukti melakukan pembakaran lahan maupun hutan. Baik itu sengaja maupun tak sengaja.
"Ada penambahan tersangka, khususnya perorangan. Total diamankan ada 185 tersangka perorangan dan untuk korporasi 4 yang sudah ditetapkan tersangka," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/9/2019).


Dia menambahkan, kasus Karhutla yang sebagian masih proses sidik ada 95 kasus. Kemudian 41 kasus sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dan dua kasus dinyatakan P21.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau kebakaran hutan. (Dokumentasi BNPB)

"Untuk tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka ada 22 kasus," ungkap Dedi.
Namun hal berbeda disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Riau, Riko Kurniawan. Dari catatan WALHI menunjukkan, penegakan hukum kasus Karhutla tahun ini turun drastis. Beda pada 2013-2014. Satu perkara bisa langsung dibawa ke pengadilan dalam jangka waktu sebulan.


"Di Riau, satu perusaahan yang jadi tersangka Polda. Berkasnya sampai sekarang tidak ada kejelasan. Bahkan kejadian 2016, ada perusahaan yang di SP3," ujar dia kepada Liputan6.com, Senin (16/9/2019).


Lebih jauh dia menilai, permasalahan kebakaran hutan dan asap di Sumatera dan Kalimantan merupakan imbas dari rusaknya lahan gambut. Sehingga saat awal terpilih, Jokowi memberikan perhatian khusus kepada lahan gambut ini.


"Presiden, waktu 2014 blusukan asap di Riau. Dia mengeluarkan kebijakan pemulihan dan perlindungan gambut dengan mengeluarkan moratorium maupun meneken PP 57 (tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut)," ujar Riko.

Kepala BNPB Doni Monardo mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan analisis dan evaluasi serta peninjauan langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau pada Sabtu (14/9/2019). (Dok Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)

Namun celakanya, lanjut dia, rencana itu tidak berjalan efektif lantaran pemerintah cenderung berdamai dengan investasi. Prinsip-prinsip tentang lahan gambut tidak terpenuhi. Akibatnya, kebakaran itu masih terjadi.


"Ada izin di dalamnya, mengganggu investasi. Padahal dalam konteks gambut yang sederhana, gambut itu kan harus basah. Karena kering, makanya terjadi lagi kebakaran," ujar dia.
Riko juga menganggap, pemerintah tidak memahami persoalan mendasar tentang penanganan kebakaran hutan. Menurut dia, pemerintah seharusnya me-review dan mengaudit, serta mencabut izin konsesi yang melanggar aturan.



"Saat Jokowi blusukan di 2014 di desa, pemerintah mereview dan mengaudit serta mencabut izin salah satu konsesi yang diberikan masyarakat melalui hutan desa. Juga kerja pemulihan dilakukan sampai sekarang. Imbasnya tidak ada titik api di situ. Kenapa itu tidak dilanjutkan," ujar dia.

Karena itu, ia menduga pemerintah tidak memiliki data soal itu. Sebab jika data itu dikantongi, pemerintah akan me-review terkait pemberian izin kepemilikan lahan gambut. "Akan terpetakan wilayah yang rusak," ucap Riko.


Dia mengungkapkan, saat ini isu kebakaran hutan sudah masuk ranah nasional. Semua stakeholder hendaknya bergandengantangan sehingga ritme penangananya menjadi terarah.
"KLHK fokus mengaduit konsesinya. Penegak hukum ke penegakan hukum, Kemenkes dan Kementerian PPA dan Menko MPK merangkul agar bagaimana penyelamatan warga. Kan begitu," tambah Riko.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti Riau pada Minggu (15/9/2019). (Dok Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)

Dia menegaskan, perlu penanganan khusus dalam menyelesaikan kebakaran hutan ini. Pemerintah, harus menggalakkan agenda pemulihan lahan gambut di masa mendatang serta perbaikan tata lahan yang terus diperkuat.




"Kalau ada investasi, carilah yang ramah terhadap gambut dan tidak merusak fungsinya," ujar dia.
Hal yang tak kalah penting, lanjut Riko, soal keselamatan masyarakat saat kabut asap menyerang. Harus ada protokol yang dijalankan ketika kondisi darurat itu terjadi.



"Ada edukasi publik dari pemerintah untuk dijadikan muatan lokal, minimal menyelamatkan diri agar minimal terpapar asap di masa-masa mendatang," ucap dia.


Dia berharap, tahun ini menjadi tragedi kabut asap yang terakhir. Kejadian perih dari tahun ke tahun ini harus diambil hikmahnya agar masyarakat tidak jatuh ke lubang sama. Kejadian ini hanya dirasakan hewan yang bernama keledai.

"Kalau tidak, kita bisa jadi keledai mas," kata dia.

---

Kabar Bayi Meninggal

Kebakaran hutan di sebuah titik di Kalimantan Tengah. (dok BNPB)

Kebakaran hutan di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimatan menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial. Hak anak-anak mendapatkan pendidikan di sekolah tercabut lantaran tempat belajar itu meliburkan kegiatannya.


"Pemkot Singkawang meliburkan siswa dari tanggal 16 sampai 18 September 2019, dan masuk kembali seperti biasa tanggal 19 September 2019," kata Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Senin (16/9) dikutip dari Antara.


Selain dalam hal pendidikan, kabut asap juga membuat pengendara terjatuh di jalan karena jarak pandang yang terbatas akibat asap yang pekat. Bahkan dalam video viral, seorang wanita di Riau hampir jatuh pingsan dari sepeda motor.

Pengendara motor menembus kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (10/9/2019). Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut menurunkan jarak pandang dan kualitas udara turun ke status tidak sehat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Untuk korban jiwa dikabarkan, seorang bayi empat bulan meninggal dunia diduga akibat terpapar kabut asap. Bayi itu berasal dari Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin.
Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin, Masagus M Hakim membenarkan kabar itu. Dari hasil pemeriksaan medis, bayi tersebut didiagnosa pneumonia.


Kerabat bayi, Agus Darwanto menjelaskan, bayi itu mengalami sesak napas mendadak pada Sabtu 14 September 2019 malam. Lantaran kondisinya terus memburuk, langsung dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia.


Dikatakannya, dokter belum memastikan penyebab kematiannya. Diagnosa awal karena penyakit paru-paru dan bakteri. "Kata dokter penyebabnya bisa karena masalah di paru-paru dan bisa juga bakteri. Belum sempat dilakukan diagnosa lanjutan untuk memastikannya karena sudah meninggal," kata dia.

Ular piton raksasa terbakar akibat kebakaran hutan Kalimantan. (Facebook: Johan Michael Median Pasha)

Tak hanya manusia, binatang pun menjadi korban dari keganasan kebakaran hutan. Warganet di Instagram dihebohkan penampakan foto dan video viral ular berukuran raksasa mirip anaconda atau sanca dengan panjang belasan meter mati terpanggang.

the influencer marketing agency merupakan strategi pemasaran yang ampuh bagi kamu yang ingin menjual produk atau mengembangkan brandmu

Dalam foto tersebut, ular sepanjang belasan meter dengan besar sebatang pohon mati terpanggang dengan latar sisa-sisa kebakaran hutan.

Ironisanya bangkai ular ditali dengan rafia pada sbobet bagian kepala.

Sementara video penampakan ular mati juga dibagikan oleh akun Yuni Rusmini yang kemudian diposting @makassar_iinfo.


"Kebakaran lahan yg berakibat asap di wilayah kalteng terutama kotim sungguh memprihatinkan, berbahaya bg kesehatan warga, hingga habitat hewannya pun ikut jadi korban," demikian narasi yang tertera di sana.

sumber : Liputan6.com

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di Kalimantan dan Sumatera. Kejadian saat musim kemarau 2019 tersebut kembali memicu bencana asap di banyak daerah. Laporan bencana asap pun bermunculan dari Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat pada bulan ini. Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai Senin, 16 September 2019, pukul 16.00 WIB, titik panas ditemukan di Riau sebanyak 58, Jambi (62), Sumatera Selatan (115), Kalimantan Barat (384), Kalimantan Tengah (513) dan Kalimantan Selatan (178). Jumlah titik panas atau hotspot itu menurun dibandingkan data BNPB per 15 September 2019, pukul 16.00 WIB. Pada Minggu kemarin, jumlah titik panas di Riau ada 59, Jambi (222), Sumatera Selatan (366), Kalimantan Barat (527), Kalimantan Tengah (954) dan Kalimantan Selatan (119). Sementara luas karhutla di Indonesia selama 2019, sesuai data KLHK, sudah mencapai 328.722 hektare. Dari data itu, kebakaran di Kalimantan Tengah tercatat seluas 44.769 hektare, Kalbar (25.900 ha), Kalsel (19.490 ha), Sumsel (11.826 ha), Jambi (11.022 ha) dan Riau (49.266 ha). Baca juga: Beda Data Kebakaran Hutan BNPB vs KLHK: Riau Paling Terdampak Sedangkan, menurut data yang dilansir situs iku.menlhk.go.id secara harian, pada 16 September 2019 per pukul 15.00 WIB, Indeks Standar Pencemar Pencemar Udara (ISPU) di Palangkaraya (Kalimantan Tengah), mencapai angka 500. Artinya, kualitas udara di Palangkaraya ada pada level Berbahaya bagi semua populasi yang terpapar pada waktu tersebut. Data yang sama menunjukkan hingga Senin pukul 15.00 WIB, kualitas udara di Pekanbaru (Riau) dan Pontianak (Kalbar) masuk dalam kategori Tidak Sehat, dengan angka ISPU masing-masing 192 dan 160. Dampak kondisi di level ini umumnya penurunan jarak pandang dan penyebaran luas debu. ISPU pada kategori Tidak Sehat juga terjadi di Kota Jambi, yakni mencapai angka 129. Angka ISPU itu berdasar parameter konsentrasi partikulat PM 10 atau partikel di udara berukuran lebih kecil dari 10 mikron. PM10 adalah partikel debu dan salah satu polutan yang membahayakan sistem pernapasan jika terhisap langsung ke paru-paru serta mengendap di alveoli. Data BMKG yang dilansir harian berdasar parameter konsentrasi PM10, juga menunjukkan kualitas udara di Pekanbaru (Riau) pada 16 September 2019, pukul 18.00 WIB, mencapai level Berbahaya atau angka 327 µgram/m3. Tingkat konsentrasi PM10 makin parah pada pukul 21.00 WIB. Di Pontianak, konsentrasi PM10 sempat menyentuh level Berbahaya pada Senin, pukul 16.00 WIB, yakni 383,81 µgram/m3. Angka itu menurun ke level Sangat Tidak Sehat atau 293,73 µgram/m3 pada pukul 18.00 WIB. Kualitas udara di Sampit (Kalbar), yang Berbahaya pada Senin pagi, turun ke level Sangat Tidak Sehat dengan konsentrasi PM10 226,6 µgram/m3, saat pukul 18.00 WIB. Akibat Bencana Asap Bagi Warga Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali mengilustrasikan bencana asap membuat warga di daerahnya selama ini seperti dikurung dalam ruangan tertutup bersama tungku kayu bakar yang menyala. "Bagaimana rasanya? Hidung tersumbat, pusing, mata perih, kan? Nah itu lah yang kami alami setiap hari," kata Made pada Minggu (15/9/2019). Sementara Fitri Yannedi (40) mengaku sudah dua minggu "tersandera" di rumahnya, daerah Pekanbaru. Makanan sehari-harinya tak jauh-jauh dari mie instan karena mayoritas pasar dan rumah makan tutup saat pemiliknya mengungsi. Anak dan istrinya pun mengungsi ke Sorkam, Sumut. Menurut dia, asap sudah mulai muncul di sekitar permukimannya pada akhir Mei lalu. Baca juga: Penanganan Karhutla dan Cerita Warga Saat Kabut Asap Merajalela Dia pun bersama sesama alumni Universitas Riau, serta 40 pengacara, kini menyiapkan gugatan class action, melawan wali kota, gubernur dan presiden. "Riau ini bukan terbakar tapi dibakar. Sudah jadi rahasia umum, perusahaan-perusahaan biadab itu kerjanya bakar hutan," ujar Yannedi. Adapun Winda (34), mengaku setiap hari terpapar asap dan melihat api dari hutan di depan rumahnya, di Palangkaraya, Kalteng. Kata dia, rumahnya diselimuti asap sejak Juni 2019. Bahkan, pada pekan kemarin, jarak pandang di permukiman Winda sempat hanya sekitar 1 meter. Winda khawatir karena kondisi ini menghambat aktivitas dan mengganggu kesehatan anaknya. Anak Winda yang masih 2 tahun kini menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan atas). "Kalau yang besar itu kan SMP, batuk-batuk juga [...]," ujar Winda, Jumat (13/9/2019) lalu. Asap juga membuat penerbangan di Bandara Pangsuma di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dibatalkan pada 15 September 2019. "Penerbangan dibatalkan karena jarak pandang terbatas di Pontianak dan Putussibau," kata Kepala Bandara Pangsuma, Hery Azari Batubara. Garuda Indonesia bahkan mengumumkan pembatalan jadwal 15 penerbangan pada 16, 17, 18 dan 19 September 2019 karena dampak kabut asap di Kalimantan. Penyebab Karhutla di Kalimantan dan Sumatera Setelah meninjau kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menaiki helikopter bersama Kepala BNPB dan Panglima TNI, pada Minggu (15/9/2019), Kapolri Jenderal Tito Karnavian heran karena ia tidak melihat lahan sawit dan tanaman industri ikut terbakar. Kalaupun ada, hanya di pinggir. "Ini menunjukkan adanya praktik 'land clearing' dengan [cara] mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau," ujar Tito terkait dugaan kuat kebakaran akibat ulah manusia dalam siaran pers BNPB. Hingga 16 September 2019, polisi memang sudah menetapkan 185 tersangka perseorangan dalam kasus karhutla. Namun, baru 4 korporasi menjadi tersangka terkait kasus karhutla di Riau, Kalbar dan Kalteng. Baca juga: Karhutla Riau Bikin Pekanbaru Menguning dan Warga Mulai Mengungsi Sedangkan KLHK mengklaim sampai akhir pekan lalu sudah menyegel 42 perusahaan yang diduga menjadi otak di balik pembakaran hutan dan lahan. Penyegelan itu dalam rangka proses hukum. Lahan perusahaan-perusahaan itu berlokasi di Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar dan Kalteng. Di antara 42 perusahaan itu ada yang dimiliki pemodal asal Singapura dan Malaysia. Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menyatakan akan mendorong pengenaan pasal berlapis ke pelaku pembakaran hutan, terutama dari korporasi. Pasal-pasal itu tidak hanya terkait UU Lingkungan, tetapi juga UU Kehutanan dan Perkebunan. Menurut Ridho, empat perusahaan yang kini sudah menjadi tersangka kasus karhutla adalah PT ABP, PT AEL, PT SKN dan PT KS. Tiga perusahaan pertama berlokasi di Kalbar. Sedangkan yang terakhir beroperasi di Kalimantan Tengah. Adapun menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, selain El Nino yang membuat curah hujan minim, insiden kebakaran di Australia diduga turut membuat potensi karhutla di Indonesia membesar. "Memang kondisinya saat ini El Nino normal, tapi ini diperparah dengan adanya kebakaran di Australia yang arah anginnya sekarang dari tenggara menuju ke barat laut. Sehingga udara kering dari Malaysia menambah potensi terjadinya kebakaran ini," kata dia seperti dilansir Antara. Baca juga: Riau Status Bahaya: Antara Karhutla, ISPA, & Darurat Bencana Asap Baca juga artikel terkait KARHUTLA atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom (tirto.id - Sosial Budaya)

Baca selengkapnya di artikel "Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera", https://tirto.id/eic3